Menuju Hak Asasi Manusia yang Holistis

          

     Indonesia menutup tahun dengan serentetan kasus pelanggaran HAM. Sejak terkuaknya kasus Meisuji di Lampung, penembakan di Bima NTB, kekerasan di Papua yang tak kunjung tertuntaskan, aksi bakar diri Sondang Hutagalung dengan segala kebuntuan pikiranya tentang harapan penegakan HAM di negeri ini, dan kasus serupa lainya yang mungkin akan terjadi ditahun mendatang.

     Ini menandakan penghargaan terhadap HAM di negeri ini masih tanda tanya. Bahkan titik permasalahan yang sangat berat ketika pembunuhan dan pelanggaran HAM menjadi sebuah kewajaran. Hal seperti ini tak terlepas dari pemahaman HAM yang keliru.

      Fakta lemahnya pemahaman arti penting HAM di Indonesia mengakibatkan rendahnya martabat manusia. Karenanya dibutuhkan sosialisasi dan penyegaran kembali akan makna HAM yang holistik. Selama ini pemahaman HAM yang ada dalam benak masyarakat hanyalah sebatas pengetahuan terminologi (baca, Davies : HAM Dunia) seperti : pembunuhan tanpa alasan, penahanan tanpa proses peradilan, pelenyapan, penyiksaan, eksekusi di luar peradilan, hukum mati – inilah yang banyak disebut dengan pelanggaran HAM.

      Padahal kenyataanya, HAM, secara keseluruhan bersinonim dengan hak-hak sipil dan politik. Terkadang juga termasuk hak-hak budaya tertentu seperti hak bertutur kata dalam bahasa tertentu atau hak untuk mempraktekan agama tertentu, juga dimasukan dalam defenisi Hak Asasi Manusia.

      Pemaknaan HAM di Indonesia yang sesuai dengan pemahaman hakiki bisa ditempuh dengan banyak cara, asal ada kemauaan dan kesungguhan yang berlandaskan kesadaran hukum tinggi oleh rakyat Indonesia, terlebih aparat penegak hukum yang makin minim kontrol.

    Pemahaman HAM yang hakiki bisa dimulai dari pendidikan keluarga, kemudian berlanjut ke sekolah. Pemahaman awal seperti ini sangat penting untuk menanamkan pemahaman arti penting sebuah kebebasan hidup. Pemahaman HAM juga harus diberikan dalam praktek konkrit aparat penegak hukum karena akhir-akhir ini justru aparat penegak hukum yang banyak memberikan contoh pelanggaran terhadap HAM. karnanya penegak hukum harus memperbaiki citra yang buruk ini agar pemaknaan HAM yang hakiki bisa dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sebatas itu, aparat penegak hukum wajib meninjau dan memahami kembali UU tentang penertiban massa aksi agar tidak terjadi lagi benturan dengan UU HAM.

     Dengan kesungguhan menuju penegakan Hak Asasi Manusia yang holistik, mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan sebuah kemerdekan hidup di tanah pelindung hak asasi yang bernama Indonesia. 

Posted in: Discourse