Nangkring di Koran Seputar Indonesia, 06 Februari 2012
Bukan sekali,
tapi telah berulang kali gonjang-ganjing terkait wacana bahan bakar minyak (BBM)
mencuat ke permukaan publik. Mulai dari penaikan tarif BBM, pemangkas subsidi, penggunaan
bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, atau yang baru-baru ini masih hangat
diperbincangkan adalah wacana pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.
Sangat jelas kebijakan ini semakin
simpang siur. Mendekati waktu pelaksanaan pada 1 April sesuai dengan amanat
Undang-Undang APBN 2012, program pembatasan bukannya mengerucut ke satu opsi,
melainkan melebar ke bermacam skema. Seperti pelarangan kendaraan roda empat di
Jabodetabek untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi dan beralih ke BBG yang lebih
murah. Namun, gaung wacana tersebut belakangan kian sepi, yang muncul justru
opsi penaikan harga BBM bersubsidi, yang sebelumnya tidak masuk opsi sama
sekali.
Lebih tidak jelas lagi silang kebijakan
yang terjadi pada Menko Kesra dan Menkeu beberapa waktu silam. Menko Kesra mengatakan,
pemerintah tidak akan menaikan harga BBM tahun ini, sebaliknya di tempat yang
berbeda Menkeu mengatakan, kenaikan harga BBM masih dimungkinkan, kepastian
tergantung pembicaraan di DPR. Pernyataan bertolak belakang dua mentri ini
menunjukan belum adanya keputusan definitif terkait penyesuaian harga BBM dalam
rangka menekan subsidi.
Ada apa dengan pemerintah? Di tengah
sikap menunggu masyarakat akan keputusan terkait BBM, justru pemerintah
terkesan sangat ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan. Dan perlu dicermati bahwa
disaat kebijakan tidak jelas, pemerintah akan mundur dengan sendirinya dari
komitmen awal yang sudah digariskan. Sebaiknya pemerintah tidak usah
menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat, jika memang
begini pada akhirnya.
Dalam hal ini menurut penulis, seharusnya
pemerintah harus bersikap tegas, komitmen dan yang terpenting fokus pada satu
kebijakan. Jika pemerintah mau mengambil satu opsi saja terkait BBM, dan mengawal
perjalanan kebijakanya. Maka hal itu lebih bermakna ketimbang setiap hari
mengeluarkan wacana yang tidak jelas kemana arah muaranya. Seperti halnya yang
sudah dilakukan negara maju, seperti Pakistan, Argentina, dan Brasil,
dibutuhkan lebih kurang 10 tahun untuk membuat BBG benar-benar memasyarakat di
sektor transportasi.
Sekali lagi, sikap serius dan fokus
pemerintah sedang diuji. Keseriusan bisa dimulai, misalnya memberi contoh,
dengan mengharuskan mobil dinas dan pribadi pejabat konversi ke BBG.
Posted in: Discourse
0 komentar:
Posting Komentar